Fisheries

Pengelolaan Perikanan di Negeriku

Introduksi klasik yang menyebutkan luasnya perairan Indonesia (5,8 juta km2) dengan pulau yang ribuan banyaknya, segala potensi kelautan dikarenakan diapit oleh 2 samudera yang membentang melalui garis katulistiwa, negeri tropis dengan jajaran ring of fire yang memperkaya terestrial dan lautan kita hingga kedaulatan kita dengan memiliki perairan teretrial dan ZEE. Namun seberapa tahu kah kita,  bagaimana negeri kita mengelola itu semua. Sistem yang efektif dalam memantau, mengawasi, merehabilitasi dan meregulasi itu semua sebenarnya sudah diatur loh.

Bentuk pengelolaan yang telah dicetuskan oleh Kementrian kelautan dan Perikanan (KKP) adalah dengan membagi wilayah perairan Indonesia menjadi 11 bagian yang biasa disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Lihat gambar dibawah ini, jika ingin mengetahui daerah kalian masuk didaerah pengelolaan yang bernomor apa.


Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) (KOMNAS KAJISKAN, 2010)

 Berikut pembagian dari tiap daerah-daerah di masing-masing WPP :

  1. WPP 571 –> Selat Malaka dan Laut Andaman
  2. WPP 572 –> Perairan Samudera Hindia bagian barat Sumatera dan Selat Sunda
  3. WPP 573 –> Perairan Samudera Hindia bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat
  4. WPP 711 –> Perairan selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
  5. WPP 712 –> Perairan Laut Jawa
  6. WPP 713 –> Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali
  7. WPP 714 –> Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
  8. WPP 715 –> Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
  9. WPP 716 –> Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
  10. WPP 717 –> Perairan Teluk Cendrawasi dan Samudera Pasifik
  11. WPP 718 –> Perairan Teluk Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur

(sumber : http://www.sdi.kkp.go.id/keragaanWPP.php)

Melalui WWP ini tentunya akan membuat ruang lingkup abdi-abdi negara kita lebih terfokus dalam bekerja. Kordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) satu daerah dengan daerah lain, kudu sinergi dalam mewujudkan kebijakan ditiap-tiap WPP. Kalau tidak ya sama saja, seperti pengelaman yang saya alami selama ini. Sisi negatif otonomi daerah menjadikan semangat keegoan setiap daerah, kejar target PAD, ketidakpahaman konsep pengelolaan yang bersinergi menyebabkan hal ini jadi sia-sia.

Dasar WPP dibentuk, tentunya memiliki keterikatan bukan hanya antar daerah saja, namun juga kedekatan karakteristik perairan dan potensi lautnya. Hanya saja, PR nya sekarang. Menyatukan kepala-kepala pejabat bahwa kebijakan yang ada itu seharusnya saling menguatkan.

Spesifik terhadap isu perikanannya sendiri, kita tahu kalo ikan itu seenaknya sendiri jalan-jalan, khususnya ikan pelagis. Mereka sering sekali bermain lintas wilayah kabupaten bahkan provinsi. Mo ga mau nelayan kita pasti mengejarnya toh. Nah disitu lah letak kebijakan WPP ini harus sinergis.

Dari sisi bapak-bapak nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan diluar daerah kabupaten mereka, ada kebijakan andon yang dapat diperpanjang secara periodik. Kalo mo beli ikan-ikan dikabupaten orang, ada kebijakan berupa ijin produk antar pulau. Semua alat tangkap dan alat bantu penangkapannya pun sudah diatur. Kalo mo baca versi bahasa hukumnya ada di UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan, yang kemudian diperbaharui dalam UU No.45 tahun 2009.

Nah bagaimana kalau kapal-kapal penangkapan ikan tersebut nakal dalam implementasinya. Misalnya ijin menampung hasil ikan, tapi ditengah laut turut menangkap, membeli ikan dtengah laut tanpa dilaporkan didaerah asal ikan, atau bahkan kapal-kapal besar yang menangkap diwilayah perairan nelayan tradisional (dibawah 12 mil).

Kemudian tantangan berikutnya yang ga kalah heboh adalah hampir semua pertemuan yang saya hadiri dan referensi yang saya baca, kelemahan kita tuh selalu itu-itu aja, yaitu DATA. Bagaimana kita merencanakan suatu kebijakan kalo datanya masih bersifat global, kalaupun ada data yang lebih detil pasti kalian ragu ketika membacanya. Valid ga validnya deh, yang penting ada dulu ^^!. Kekurangan data dibeberapa WPP sudah membuat kita kecolongan banyak dan banyak sumberdaya perikanan loh.

WPP itu oke untuk mengelola pemanfaatan sektor perikanan negeri kita, tapi ga oke kalo tidak mempunyai data stock sumberdaya ikan (SDI) dan ekosistem pendukungnya. Pemanfaatan hanya melihat dari sudut sosial ekonomi saja, namun pengelolaan itu akan mencakup keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistemnya Kita negeri yang berkembang selalu akan berkembang untuk memikirkan hal ini. Konsep pengelolaan dah jauh kedepan tapi data yang terkini aja belum siap.

Non IUU yang diterapkan di WPP perlu diterapkan dalam konteks tersebut. Pencatatan logbook dari level nelayan tradisional hingga kapal-kapal besi nan besar harus digalakkan. NO log book, No licence (Pa Untung-DKP prov. NTT, 2011). Ketegasan pemerintah dalam mengatur perusahaan dah mendampingi pemerintah desa dan nelayannya dalam mensupport pendataan logbook merupakan solusi yang pas.

Tanpa mendiskreditkan pihak yang ada, itu juga tanggungjawab kita bersama sebenernya. Saya kalau disuruh data seluas itu juga gempor. Namun diluar sana banyak kok akademis atau mahasiswa/i yang bisa urun penelitian, konsultan dan NGO yang cari-cari project dalam menganalisa potensi hingga Lembaga penelitian yang semuanya bahu membahu dalam melengkapi data tersebut.

Saat ini sudah dikembangkan pengelolaan yang berbasis ekosistem,  lagi hot-hotnya nih sistem ini. Dalam bidang perikanan itu sendiri disebut Ecosystem Approach For Fisheries Management (EAFM). Dalam  pengelolaannya itu sendiri sudah dibuatkan indikatornya loh. Saat ini akan diujicobakan dibeberapa tempat sebagai daerah percontohan atau  pilot project. Saya berharap NTT, khususnya kabupaten saya bekerja mau berkomitmen menerapkan EAFM ini, walaupun banyak indikator yang datanya bolong sana-sini, tapi yakin deh kalo pejabatnya niat pasti semua bisa dilakukan. Asal jangan dijadikan dasar pencitraan untuk pemilihan periode kedepannya aja ya pa ^^!. Cheers (YG)

Untuk gambar WPP lebih detilnya dan stock perikanan disetiap WPPnya, kalian bisa undu di http://www.sdi.kkp.go.id/petawppri.php.

Kalo mo download UU nya, download disini :

uu_31-04 ttg perikanan
uu45-2009-PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

3 thoughts on “Pengelolaan Perikanan di Negeriku

  1. manteb man..boleh dishare data luasan masing2 wpp dong..dan juga potensi lestari masing2 wpp dan tentu juga estimasi total potensi sdi di masing2 wpp..boleh ya…meh tak download dari link yang disebutkan diatas komputere ngomong nek link diblok!! piye jal..iso nulungi to..suwun sedurunge..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s